Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Badung mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas, Jumat (11/5) di ruang pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme para Perbekel, Perangkat Desa dan anggota BPD sebagai mitra pemerintah desa sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan yang baik bagi desa. 

      Bimtek dibuka secara resmi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup. I Ketut Suiasa. Menghadirkan narasumber dari Kemendagri RI yaitu Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro dan Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Drs. Aferi Fudail dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI. 

      Kadis Pemerintahan dan Desa, Pemkab Badung Putu Gede Sridana melaporkan, Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas, menyamakan persepsi dan solusi terhadap permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat di desa. Materi yang diberikan meliputi: penyusunan perencanaan desa, RPJMDes dan RKP Desa berbasis data, Pengelolaan kewenangan desa, pengelolaan keuangan desa berbasis sistem keuangan desa (siskeudes), pengelolaan aset desa berbasis sistem informasi pengelolaan keuangan desa (sipades), pengelolaan dana desa berbasis program padat karya tunai dan pengawasan kauangan desa. "Materi ini diberikan oleh para Pejabat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, " imbuhnya. 

      Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah hadir untuk memberikan materi terkait Bimtek peningkatan kapasitas Perbekel, Perangkat Desa dan BPD. Dengan kegiatan ini akan terbangun sinergitas yang baik antara Perbekel dengan BPD, berkaitan dengan pengambilan maupun penerapan kebijakan hukum dan kebijakan lainnya yang dilakukan di desa itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan desa yang berdikari di Kabupaten Badung. "Kami yakin target kami untuk menjadi desa berdikari dapat dilakukan, sehingga Badung menjadi kabupaten yang mandiri, " kata Giri Prasta. Bupati Giri Prasta mengharapkan, Pejabat dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri dapat memberikan pengarahan terkait dengan pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, begitu pula dengan siskeudesnya, transparansi, smart village termasuk berkenaan dengan tempat pengolahan sampah terpadu. "Kami harapkan di desa, sistem administrasi desa (siadek) harus jalan, BUMDes harus mengangkat potensi desa, tidak sebatas simpan pinjam, dan tempat pengolahan sampah terpadu wajib dimiliki desa, " tegas Giri Prasta.

Caption :

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup. Ketut Suiasa saat menghadiri Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas, di ruang pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat (11/5).