Komitmen Pemkab Badung dalam mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendapat apresiasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI. Diharapkan Bali khususnya Badung menjadi pioner pembentukan BUMDes. Hal tersebut terungkap pada Rapat Koordinasi terkait Pencanangan Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (17/4). Terlaksananya Rakor ini merupakan kerjasama antara Kemendes PDTT dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

     Rapat dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kadis PMD Putu Gede Sridana dan Kadis Pariwisata I Made Badra, Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kemendes PDTT Nugroho, Presiden LPKNI Nanang Nilson dan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama BSN I Nyoman Supriyatna serta Kepala PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, para Perbekel, Lurah, BPD dan LPM se-Badung. 

       Wabup. Suiasa menyambut baik pelaksanaan rakor pencanangan SNI BUMDes yang digelar di Kabupaten Badung. Menurutnya Pemkab Badung telah berkomitmen mendorong terbentuknya BUMDes di seluruh Desa di Badung. Hal ini dilakukan untuk mendorong desa mampu menggali sekaligus mengefektifkan potensi desa sehingga terwujudnya desa dan Badung yang mandiri. Di Badung dari turunan Permendes No 4 tahun 2015, telah diterbitkan Perda No 1 tahun 2015 tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes dan sudah diproses Perbup tentang Bumdes. Saat ini hampir seluruh desa di Badung memiliki BUMDes dan para pengelola telah mendapat pembinaan maupun pelatihan tentang manajemen dan sistem akuntansi BUMDes yang difasilitasi BPKP Perwakilan Bali. Terkait pencanangan SNI kepada BUMDes , Wabup. Suiasa mengharapkan BUMDes di Badung yang sudah memproduksi barang dapat diberikan SNI. 

       Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kemendes PDTT, Nugroho mengatakan, kegiatan rakor dan sosialisasi ini dalam upaya memberikan standar nasional kepada BUMDes, baik standarisasi kelembagaan maupun produk. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi BUMDes sehingga terciptanya peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes. "Kami harapkan melalui kegiatan ini Bali dan Badung mampu menjadi pioner. Yang paling mendesak yakni standarisasi produknya untuk kebutuhan pasar ekspor, " jelasnya seraya menambahkan saat ini ada sebanyak 32.249 BUMDes di Indonesia.

        Presiden LPKNI Nanang Nilson mengatakan, UU Desa memungkinkan  BUMDes lebih berkembang. Untuk itu pihak LPKNI bersama Kemendes PDTT dan BSN menertibkan SNI kelembagaan dan produk Bumdes. Dikatakan, pada tanggal 7-11 Mei akan dilaksanakan Kongres ISO Internasional di BNDCC Nusa Dua sekaligus pencanangan SNI kepada BUMDes secara gratis. Kongres ISO melibatkan 147 negara dengan 3000 peserta. Dengan materi kongres, perdagangan barang dan jasa online. 

      Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama BSN I Nyoman Supriyatna menjelaskan bahwa Presiden dan Wapres berkomitmen mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui implementasi dan pengembangan SNI secara konsisten untuk mendorong daya saing produk nasional. SNI ini salah satu tujuannya adalah melindungi konsumen, meningkatkan pasar domestik maupun internasional. "Hingga sekarang terdapat hampir 10.000 Dokumen SNI yang sudah ditetapkan dan berlaku wajib baru sebanyak 207 dari berbagai produk," tambahnya. 

Caption :

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat menghadiri Rapat Koordinasi terkait Pencanangan Standar Nasional Indonesia kepada Badan Usaha Milik Desa, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (17/4) kemarin.