Memiliki produk berkualitas saja belum cukup untuk membawa UMKM berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Legalitas usaha kini menjadi salah satu kunci utama agar pelaku usaha dapat menembus jaringan ritel moderen hingga pasar ekspor.

Berangkat dari hal tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskop UKMP) Kabupaten Badung terus mendorong pelaku UMKM untuk melengkapi perizinan usahanya melalui kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Berusaha UMKM. 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Cempaka, Selasa (9/6/2026), secara resmi dibuka oleh Kadis Koperasi UKMP Badung, Anak Agung Sagung Rosyawati. Sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini dengan memperoleh pembekalan dari lima narasumber, yakni Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali, BPOM Bali, LPH LPPOM MUI Bali, DPMPTSP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Mewakili Kadis Koperasi UKMP Badung, Kepala Bidang UMKM I Nyoman Diana mengatakan fasilitasi tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, memiliki legalitas usaha sebagai fondasi dalam mengembangkan bisnis.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan usaha yang dimiliki pelaku UMKM di Kabupaten Badung sudah memiliki izin usaha. Jika belum, kami siap memfasilitasi proses pengurusannya melalui Bidang UMKM Dinas Koperasi UKMP Badung agar usaha yang dijalankan memiliki legalitas yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha adalah kurangnya pemahaman mengenai proses pengurusan izin yang kini telah dilakukan secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau mengakses link oss.go.id.

“Sebagian besar pelaku usaha sebenarnya hanya belum mengetahui alur pengurusan perizinan. Karena itu kami terus melakukan sosialisasi dan mengarahkan mereka untuk berkoordinasi dengan DPMPTSP Badung, khususnya dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)” ungkapnya.

Untuk memperluas jangkauan informasi, Diskop UKMP Badung juga aktif memberikan pendampingan melalui berbagai media komunikasi, termasuk grup UMKM binaan, serta menghadirkan instansi terkait dalam setiap kegiatan sosialisasi agar proses perizinan dapat dipahami dan diakses dengan lebih mudah oleh para pelaku usaha. Diana menegaskan, legalitas usaha tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saing.

“Ketika UMKM sudah memiliki legalitas usaha, produknya menjadi resmi dan peluang pasarnya semakin luas. Mereka bisa masuk ke toko ritel moderen, menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga yang mensyaratkan izin usaha, bahkan memiliki kesempatan untuk menembus pasar ekspor. Itulah salah satu indikator bahwa UMKM telah naik kelas,” pungkasnya.

ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 58.000 UMKM di Kabupaten Badung. Dari jumlah tersebut, lebih dari 600 UMKM telah mendapatkan pembinaan dan fasilitasi melalui berbagai program yang dijalankan Diskop UKMP Badung, seperti Badung UMKM Week, Jumat Ceria, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

“Fasilitasi kami berikan secara bergilir sehingga semakin banyak pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk mengikuti pembinaan dan pengembangan usaha,” katanya.

Selain memberikan pendampingan terkait perizinan, Diskop UKMP Badung juga menyosialisasikan program subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara) sebagai salah satu akses pembiayaan bagi pelaku usaha.