Pemerintah Kabupaten Badung terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan penurunan angka stunting melalui langkah strategis dan terukur. Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian penurunan stunting pada tahun 2025 sebesar 7,2 persen telah berhasil dipenuhi. Selanjutnya, pada tahun 2026 ditargetkan kembali turun menjadi 7,0 persen atau bahkan lebih rendah, dengan sasaran 6,8 persen pada tahun 2027.

Adapun rencana target penurunan stunting Kabupaten Badung secara bertahap hingga tahun 2029 yakni sebesar 7,2 persen pada 2025, 7,0 persen pada 2026, 6,8 persen pada 2027, 6,6 persen pada 2028, dan 6,4 persen pada 2029. 

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rembug Stunting yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (25/3/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya, SH, MM selaku Wakil Ketua I Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mewakili Wakil Bupati Badung sebagai Ketua TPPS Kabupaten Badung.

Wira Dharmajaya mengatakan bahwa Rembug Stunting merupakan bagian dari delapan aksi konvergensi yang wajib dilaksanakan pada tahun 2026. Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan rencana kerja tahun 2026 dan 2027, serta penetapan desa lokus prioritas penanganan stunting tahun 2027.

“Kegiatan ini menjadi bentuk kesepakatan dan komitmen seluruh stake holder, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, dalam menjalankan rencana aksi percepatan penurunan stunting secara terpadu,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam RPJMD 2025–2030, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas utama, sejalan dengan misi peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan besarnya adalah mewujudkan masyarakat Badung yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berdaya saing.

Meski menunjukkan tren positif, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu, optimalisasi pendataan calon pengantin, serta perilaku hidup masyarakat yang mempengaruhi angka stunting. Untuk itu, pendekatan dilakukan secara komprehensif, baik melalui jalur formal maupun dengan melibatkan peran desa adat.

“Wilayah dengan potensi stunting tertinggi saat ini berada di Kecamatan Petang, jadi ini yang coba kita sasar melalui berbagai program, baik berbasis pendekatan personal maupun bantuan peningkatan gizi masyarakat”, ungkap Wira Dharmajaya. 

Dalam forum tersebut juga dibahas penetapan desa prioritas (lokus) percepatan penurunan stunting tahun 2027 yang berjumlah 19 desa. Penetapan ini diharapkan dapat dimatangkan melalui kesepakatan bersama seluruh peserta rembug.

“Karena ini merupakan program strategis nasional tentu harapan kita akan selalu memenuhi target capaian dibawah target provinsi maupun nasional, jadi ini yang selalu kita tekankan, dan ini merupakan program berkelanjutan sampai tahun 2045”, pungkas Wira Dharmajaya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh perwakilan perangkat daerah, camat, serta perwakilan desa dan kelurahan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha, jajaran OPD, anggota TPPS, para camat, perbekel/lurah, serta undangan terkait lainnya.