Kompyang R. Swandika dalam sambutanya menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi dipandang sangat penting dan strategis mengingat paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Government by Result Oriented) saat ini memang menjadi issue utama penyelenggaraan pemerintahan. “Langkah percepatan reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya yang tepat untuk mendorong penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan akuntabel,” jelasnya. Salah satu kebijakan penting adalah ditetapkannya Peraturan MENPAN-RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri PAN dan RB nomor 96 Tahun 2013 tentang penetapan pilot project reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah. “Berdasarkan keputusan Menteri PAN dan RB tersebut, Kabupaten Badung ditunjuk menjadi salah satu pilot Project percepatan reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah karena dinilai sudah memenuhi persyratan yang ditetapkan yaitu meraih opini WDP atas laporan keuangan dan LAKIP minimal meraih nilai CC dan Kabupaten Badung telah meraih opini WTP serta LAKIP Badung mendapat nilai B,” terangnya.

 

Lebih lanjut dijelaskan, penunjukan Kab Badung sebagai Pilot project percepatan reformasi birokrasi tentu merupakan sebuah kepercayaan yang harus diemban dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, merupakan suatu kewajiban untuk terus berbenah dan melakukan inovasi sebagai bagian dari upaya membangun budaya dan etos kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan terutamanya dalam membangun perubahan pola pikir (Mindset) aparatur di jajaran Pemkab Badung dalam upaya membangun budaya unggul (Culture of Excellent), yaitu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan mampu menjadi pusat budaya unggul (Centre of Culture Excellent) yang telah terbukti dengan penghargaan yang diraih kab Badung yaitu dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI dan LAKIP dengan nilai B oleh KEMENPAN dan RB Republik Indonesia. Disamping itu juga Kab Badung juga memperoleh kepercayaan untuk menggelar berbagai event skala Nasional, Regional maupun Internasional. 

 

Asisten Administrasi Umum I Gusti Ngurah Oka Darmawan, SH selaku ketua panitia melaporkan maksud dan tujuan Bimtek dimana Bimtek dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi kepada jajaran SKPD/Unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Sedangkan tujuannya adalah para peserta bimbingan teknis dapat menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan SKPDnya masing-masing. Bimtek ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 18 hingga 20 Maret 2014 yang bertempat di ruang rapat Kriya Gosana dan diikuti 60 peserta yang berasal dari seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Untuk mendukung kegiatan ini para narasumber terdiri dari Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Bali.