Suambara melihat bahwa pengembangan industri kecil dan menengah masih kecil. Untuk menggali UMKM di desa maupun kelurahan dibutuhkan komitmen dan kerja keras semua pihak baik itu pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan termasuk masyarakat. Seperti yang telah dilaksanakan di tahun 2012 lalu, pengerajin patung kayu dari Desa Jagapati, Angantaka dan Sedang (JAS) telah difasilitasi oleh Dekranasda Badung untuk bisa dipasarkan di hotel-hotel.

Dan ini telah ditindaklanjuti dengan sebuah MoU, dimana pihak hotel diwajibkan membeli kerajinan patung JAS untuk dipajang disetiap kamar hotel. Terobosan ini sangat dirasakan oleh pengerajin yang kini mampu memproduksi patung secara kontinyu. “Melalui Musrenbang ini, kami harapkan, tidak terlalu banyak usulan di bidang fisik. Namun lebih kepada upaya menggali potensi-potensi wilayah desa/kelurahan yang bisa dikembangkan menjadi sumber ekonomi masyarakat,” kata Suambara. Seraya menambahkan, pihaknya ingin nantinya ada salah satu desa/ kelurahan di Badung menjadi pilot projek desa UMKM.

     Dibagian lain Suambara juga memberikan penjelasan mengenai isu yang berkembang yakni kelurahan tidak mendapat dana bagi hasil PHR. Menurutnya, undang-undang tidak mengatur penyisihan pajak daerah untuk ke kelurahan karena kelurahan statusnya SKPD. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kelurahan, Bupati telah mengambil terobosan dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dengan terobosan tersebut para Lurah dipersilakan mengajukan usulan melalui proposal, usulan itu akan dievaluasi oleh tim kabupaten dan pengalokasian dananya diambil dari dana hibah. “Tidak boleh satu obyek diusulkan berturut-turut, karena satu obyek hanya mendapat satu kali bantuan,” imbuhnya.

               Sementara Camat Mengwi I Nyoman Suardana, S.Sos. MM melaporkan, prioritas pembangunan desa/kelurahan untuk dijadikan daftar kegiatan prioritas kecamatan mengwi tahun 2014  meliputi empat bidang. Bidang umum sebanyak 5 usulan dengan biaya Rp. 1,070 M, bidang prasarana wilayah 174 usulan dengan biaya Rp. 143,3 M lebih, bidang sosial budaya 106 usulan dengan biaya Rp. 25,6 M lebih dan bidang ekonomi 46 usulan dengan biaya Rp. 9,7 M lebih. “Total usulan sebanyak 331 buah dengan total biaya Rp. 178,8 M lebih,” katanya. Sementara untuk usulan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) jumlah usulan 22 buah dengan biaya mencapai Rp. 2,3 M.

foto - foto :

{mosimage}