Oka Darmawan menambahkan dalam melaksanakan pelayanan yang baik yang mengarah pada pelayanan prima harus memenuhi   3 hal yakni  adanya sikap, perhatian dan pelaksanaan. “Jika ketiga hal tersebut tidak ada, mustahil pelayanan kepada masyarakat yang mengarah pelayanan prima dapat terwujud,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, Badung sudah mempunyai BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) yang sudah mulai beroperasi tanggal 1 Mei 2013. Dan diharapkan dengan beroperasinya BPPT, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik dari pelayanan UPT. “BPPT merupakan garda terdepan dalam perwajahan pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Badung”.tegas Oka Darmawan.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Badung I Wayan Wijana melaporkan kegiatan Pembinaan Pemeringkatan Kinerja Pelayanan Publik terkait lomba dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yakni CPP (Citra Pelayanan Prima) dan CBAN (Citra Bakti Abdi Negara) yang diintegrasikan menjadi pemeringkatan kinerja pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut diundang juga SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di kelurahan.

Kepala Bagian Tata Laksanan Biro Organisasi Prov. Bali Luh Gede Ari Sukeni mengatakan untuk Kabupaten Badung ada 3 SKPD yang akan diberikan pembinaan dan dilanjutkan dengan penilaian yakni BPPT, RSUD dan UPT Puskesmas Kuta Utara.